 |
| Pemantau Pemilu Internasional | persecondnews.com |
Salah satu topik yang hangat diperbincangkan disana adalah potensi kecurangan pemilu yang diduga sangat mungkin dilakukan oleh kubu petahana. Bahkan topik yang dirangkum dalam tagar #INAelectionObserverSOS tersebut, sejak kemarin malam, Selasa (19/03/2013) telah menempati ranking pertama dalam trending topic twitter.
Para netizen yang teridentifikasi sebagai kubu Prabowo-Sandi pun turut menyajikan berbagai alasan, yang mereka klaim sebagai bukti kecurangan pemilu, baik yang sudah dan akan terus dilakukan oleh kubu petahana (Jokowi-Ma'ruf), yang diduga turut melibatkan aparat seperti Polisi, Kepala Daerah , hingga Lurah. Untuk itu, merekapun ramai-ramai menyuarakan dan meminta agar para peninjau independen dari luar negeri untuk datang dan memantau jalannya Pilpres 2019 di Indonesia, pada 17 April nanti.
Indonesia need International Election Observer. We invite you to join during presidential election.@UN @eu_eeas#INAElectionObserverSOS https://t.co/7NP9VsA3xR— Voice Of Change 🇮🇩 (@UtuhWibowo) March 19, 2019
"Indonesia membutuhkan Pengamat Pemilu Internasional. Kami mengundang Anda untuk bergabung selama pemilihan presiden", twit @UtuhWibowo.
Berikut ini adalah beberapa cuitan netizen, yang turut menyajikan bukti kecurangan Pilpres 2019, yang sempat dirangkum Proporsi.id melalui tagar #INAelectionObserverSOS :
This is why we need to call independent election observer. Those in uniform, should’ve not side with any presidential candidates. But look at what they’ve done. #INAelectionObserverSOS https://t.co/9CBjbUM5LZ— Tomy-dw (@Ncoturnal) March 19, 2019
Indonesia is an emergency of democracy, police and government employees are also involved in fraud.#INAelectionObserverSOS pic.twitter.com/BCJLnooaDK— Zaenal Arifin (@zein_arifinza) March 19, 2019
Gak beda jauh dgn Bupati Pemalang Om @Opposite6891 Bupati mengajak slrh lurah untk dukung 01 dlm rapat di suatu ruangan,jk ada yg tdk sejalan dgn Bupati di persilahkan keluar dari ruangan rapat😬— Raja Kampret (@SabdapanditaI) March 19, 2019
Di tmbh istrinya yg Caleg Incumben PDIP🤣
Smakin seru nih#INAelectionObserverSOS ✌️
Mantan Komisioner KPU Chusnul Mar’iyah, sebagaimana diberitakan Suara.com memprediksi banyaknya potensi kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2019. Pasalnya, Pemilu 2019 yang akan diselenggarakan secara serentak pada 17 April justru malah membukakan peluang terjadinya sejumlah pelanggaran tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah meminta agar Capres petahana, Joko Widodo (Jokowi) mengambil cuti dari tugasnya sebagai Presiden. Hal itu supaya kompetisi dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2019 berjalan lebih adil.
Fahri menilai, aktivitas Jokowi sebagai Presiden dan Capres sulit dibedakan publik. Oleh sebab itu, lebih baik tugas negara sementara diserahkan kepada Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK).
"Tolong beliau cuti dan kurangi lah mengkonsolidasi birokrasi dan aparat negara baik sipil maupun militer dalam keadaan kampanye kayak gini," kata Fahri di komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/3)
"Karena itu nanti ada perasaan orang enggak fair," tambahnya.
Fahri kepada Jawapost.com menuturkan, Pilpres sekarang cenderung terjadi ketidakadilan antara petahana dan penantang. Sebagai contoh Prabowo tak bisa sembarangan bertemu kepala daerah hingga aparatur negara, tak bisa menjanjikan gaji naik, sementara Jokowi terus melakukan itu.
"Ketemu Babinsa macam-macam ya aparatur negara aparatur sipil dalam situasi kampanye seperti ini itu sebaiknya dilakukan oleh Pak JK saja. Biarkan itu urusannya Pak JK," sambungnya.[]
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah meminta agar Capres petahana, Joko Widodo (Jokowi) mengambil cuti dari tugasnya sebagai Presiden. Hal itu supaya kompetisi dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2019 berjalan lebih adil.
Fahri menilai, aktivitas Jokowi sebagai Presiden dan Capres sulit dibedakan publik. Oleh sebab itu, lebih baik tugas negara sementara diserahkan kepada Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK).
"Tolong beliau cuti dan kurangi lah mengkonsolidasi birokrasi dan aparat negara baik sipil maupun militer dalam keadaan kampanye kayak gini," kata Fahri di komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/3)
"Karena itu nanti ada perasaan orang enggak fair," tambahnya.
Fahri kepada Jawapost.com menuturkan, Pilpres sekarang cenderung terjadi ketidakadilan antara petahana dan penantang. Sebagai contoh Prabowo tak bisa sembarangan bertemu kepala daerah hingga aparatur negara, tak bisa menjanjikan gaji naik, sementara Jokowi terus melakukan itu.
"Ketemu Babinsa macam-macam ya aparatur negara aparatur sipil dalam situasi kampanye seperti ini itu sebaiknya dilakukan oleh Pak JK saja. Biarkan itu urusannya Pak JK," sambungnya.[]
0 Comments